undang undang tentang pelayanan kesehatan. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya. undang undang tentang pelayanan kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia - 2 - Nomor 5063); 5. Dalam aplikasi ini, Anda dapat menemukan berbagai rumah sakit, klinik, pusat kesehatan, dan fasilitas lainnya yang memenuhi standar keamanan dan kualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan. id – UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Tahun. id Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan,. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur dalam undang-undang nomer 32 tahun 2009 yang telah diperbaharui. Dalam undang-undang Otonomi Daerah no. Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit; Mengingat : 1. METADATA PERATURAN. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah. Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Undang-Undang Nomor 36. 2. Mendapatkan pelayanan kesehatan optimal /sebaik-baiknya sesuai dengan standar profesi kedokteran. 3. Event. Permenkes 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. (2) (2) (2) Pasal 7 Iklan pelayanan kesehatan dapat dilakukan di semua media. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; b. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnyaUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities); Undang-Undang Nomor 8. Sistem Rujukan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraUJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. pemeriksaan fisik; b. Jakarta Tanggal Penetapan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Tentang Farmalkes Struktur Organisasi Profil Pejabat. Vol. ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, merupakan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. tirto. Undang - undang ini berisikan 12 BAB, 80 Pasal. Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; Mengingat : 1. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi wilayah terpencil, dilakukan berbagai upaya, slaah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan melalui telemedicine. INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI, KLINIK, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, LABORATORIUM KESEHATAN,. dan . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. unit pelayanan kesehatan, kabupaten/kota dan provinsi. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; b. t : 1. perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. 5 Defenisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 4. Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. a. Kewajiban akreditasi bagi RS juga telah tertuang dalam beberapa regulasi bidang kesehatan, antara lain: 1) Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan T. mematuhi ketentuan yang berlaku di. pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Pemeliharaan Alat Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Permenkes Nomor 67 Tahun 2015 adalah peraturan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas. tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, serta melaksanakan amanah Perpres No. 24 September 2019. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara. 0. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. e. pelayanan kesehatan masyarakat. Glosarium. 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Kesehatan APK juga menyediakan informasi tentang lokasi-lokasi tempat pengobatan yang mematuhi undang-undang kesehatan. . Waktu Baca 1 Menit. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Hak dan kewajiban setiap orang adalah hak atas pelayanan kesehatan yang ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 UU Kesehatan, yaitu: Pasal 4 UU No. Pada tanggal 11 Juli 2023, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui RUU Kesehatan 2023 menjadi undang-undang, yang menuai pro dan kontra di kalangan tenaga kesehatan (nakes). pelayanan kesehatan kuratif; dan d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentangRUU Kesehatan Resmi Disahkan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); 5. Penyelenggaraan Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertujuan: a. ) ). Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid)-19; 4. 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. 122, 2012 KEMENTERIAN KESEHATAN. 02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Tertentu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata LaksanaPenyakit Paru Obstruktif Kronik; Mengingat : 1. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Psikolog yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. bahwa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat domestik dan internasional untuk berwisata dengan aman, nyaman, dan sehat sebagai dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019, diperlukan jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi dimensi. RUU Kesehatan 2023. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); 2. Standar Pelayanan Terapi Okupasi; Menginga. Dasar hukum Permenkes 11 tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. Diubah dengan : Urusan Kesehatan Reproduksi merupakan hal yang perlu selalu berkembang dan mengalami banyak perubahan. Pedoman adalah buku panduan yang diterbitkan oleh pihak terkait dalam rangka memberikan petunjuk dan pedoman dalam pelayanan kefarmasian. 82 Tahun 2018Dalam pasal tersebut, pasien mempunyai 8 kewajiban yang harus dipenuhi, di antaranya: Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab; Menghormati hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit ; Memberikan. GIGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pasien mempunyai hak (Pasal 276 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan): Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu Menolak atau menyetqiui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Keria; Mengingat : 1. Undang – Undang No. Subjek. Mengingat : 1. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan. (3) tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada jdih. surveilans; dan b. Beranda. PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA. PELAYANAN KESEHATAN. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 5942, LL SETNEG : 18HLM. KESEHATAN JIWA. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dasar hukum Jaminan Kesehatan, termaktub dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28 H yaitu : Pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; Kedua, setiap orang berhak mendapat. meningkatkan perilaku hidup sehat; b. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Radiologi Klinik ; Mengingat : 1. Pelayanan Kesehatan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Ada sejumlah aspek yang disempurnakan dalam. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan. 825, kemkes. Tanggal Penetapan 27 April 2023. Mengingat : 1. Mengingat : 1. pelayanan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 (UU/2008/17) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,. dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. Pelayanan Kesehatan. Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara pelayan kesehatan di dalamnya terdapat dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang berkompeten,sehingga terciptanya hubungan hukum yang akan saling menguntungkan atau terjadi kerugian. Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa ini memuat: Ketentuan Umum; Kesehatan Jiwa;. A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014. pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf bperlu menetapkan , Peraturan Menteri Kesehatan tentang . Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 10. UU No. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor tahun 201 703Perpres ini mengatur mengenai beberapa perubahan yang diatur yaitu antara lain besaran iuran Peserta PBI Jaminan kesehatan per orang per bulan. Dilihat 2687 Kali. . Kesehatan Masa Hamil, Kesehatan . UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Pada pasal 1 butir 16 yang disebutkan bahwa ”Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan. pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta. (5) Dalam pelaksanaan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan: a. Defenisi Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan (health care service) merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang Undang Dasar. A. c. dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional yang memperjelas. perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa; Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang l a, bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. pelayanan kesehatan (pemberi asuhan) memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan. proyek saudara: artikel Wikipedia. 47, LN. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan f. t : 1. Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan: “Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorang berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan6. Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan: “Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorang berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan 12. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. Maksudnya, pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerahtentang Pelayanan Kesehatan Kerja. go. 165, LL SETKAB : 74 HLM. 4. tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Peraturan : Permenkes No. TENTANG PELAYANAN DARAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik. pengobatan, dan pemulihan Kesehatan; b. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Mengingat : 1. Subjek. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran; Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Lokasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yangMenteri Kesehatan Pedoman Nasional tentang Pelayanan Kedokteran Jiwa; Mengingat : 1. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. pelayanan kesehatan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang 47 Fasilitas Pelayanan Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 229, 2016 Latar Belakang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Disini anda bisa mengunduh Permenkes No. 2019. , M. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang. PMK No. 0.